Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Timur. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Dari hasil penggeledahan, tim penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang elektronik, uang tunai dalam berbagai mata uang, serta beberapa barang mewah seperti tas dan jam tangan. Hingga saat ini, jumlah uang yang disita masih dalam proses penghitungan. Penggeledahan ini menjadi bagian dari strategi KPK dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperkuat dugaan adanya aliran dana ilegal yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK menyatakan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pihak. KPK menduga ada aliran dana mencurigakan terkait perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa kepemimpinan Rita Widyasari. Selain itu, penyelidikan juga mencakup kemungkinan keterlibatan pihak lain yang ikut menikmati keuntungan dari praktik gratifikasi tersebut.
Rita sendiri telah divonis 10 tahun penjara pada 2017 setelah terbukti menerima gratifikasi lebih dari Rp 110 miliar terkait proyek perizinan. Saat ini, KPK juga tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang masih berkaitan dengan kasus tersebut. Dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya temuan aset dalam jumlah besar yang disita dari berbagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana gratifikasi tersebut.
Sejalan dengan penyidikan kasus ini, KPK telah menyita berbagai aset, termasuk 91 unit kendaraan, beberapa bidang tanah dengan luas mencapai ribuan meter persegi, serta puluhan jam tangan mewah dari berbagai merek ternama. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan sebagian besar kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi yang terjadi selama bertahun-tahun.
Ahmad Ali sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan di kediamannya. Namun, pihaknya disebut-sebut siap untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Pengamat hukum menilai bahwa sikap kooperatif dari pihak-pihak yang diperiksa dalam kasus ini sangat penting guna mempercepat proses penyelidikan dan penegakan hukum.
Sementara itu, KPK menegaskan bahwa mereka akan terus mengusut tuntas kasus ini dan menindak siapa pun yang terlibat dalam skema korupsi sektor pertambangan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah praktik korupsi yang berulang di masa mendatang. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen KPK dalam memberantas korupsi di sektor sumber daya alam, yang kerap menjadi lahan subur bagi praktik korupsi di Indonesia.
Masyarakat diharapkan dapat turut mengawasi perkembangan kasus ini agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Dengan semakin tingginya kesadaran publik terhadap praktik korupsi, diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel, terutama dalam sektor pengelolaan sumber daya alam yang memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional.
